counter free hit unique web Sebut Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Jokowi Diingatkan Bagaimana SBY Memimpin Dulu | Literaksi

Sebut Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Jokowi Diingatkan Bagaimana SBY Memimpin Dulu

Cak Imin mengingatkan jika ingin terlibat dalam kampanye, presiden harus cuti.

Presiden Joko Widodo memberi keterangan soal HAM berat
Presiden Jokowi saat memberi paparan kepada menteri. (Instagram/@jokowi)

Literaksi.com – Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) mengenai izin presiden dan menteri untuk terlibat dalam kampanye tetap menjadi topik perdebatan.

Bahkan, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menegaskan kepada Jokowi agar belajar kepemimpinan dan pelaksanaan kekuasaan yang pernah dilakukan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat memasuki akhir masa jabatannya.

Cak Imin, panggilan akrabnya, merasa agak terganggu dengan ketentuan yang memperbolehkan kepala negara terlibat dalam kampanye.

Meskipun demikian, ia juga mengingatkan bahwa jika ingin terlibat dalam kampanye, presiden harus melepaskan tugasnya dan mengambil cuti terlebih dahulu.

“Jika mendukung, segera cuti. Mari kita menghormati seperti yang dilakukan oleh Pak SBY. Saya harap Pak Jokowi dapat belajar dari pengalaman Pak SBY,” ujar Cak Imin, Senin (29/1/2024).

Meskipun UU memperbolehkan partisipasi presiden atau menteri dalam kampanye, Cak Imin menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan fasilitas yang diatur oleh peraturan tersebut. Ini mencakup kegiatan pemerintahan yang mungkin diselimuti oleh potensi kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Instagram/@cakiminow)

Menurut Cak Imin, Jokowi seharusnya bersikap netral dan tidak memihak kepada capres atau cawapres sebagaimana yang dilakukan SBY selama masa jabatannya yang akan berakhir.

“Tidak boleh tiba-tiba presiden tidak netral. Hampir seluruh masyarakat akan protes. Presiden harus tetap netral dan tidak memihak pada siapapun,” tegasnya.

Cak Imin menyayangkan jika pernyataan tersebut disampaikan oleh presiden, yang menurutnya, sebagai pemimpin negara dengan jabatan dan kekuasaan, seharusnya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

“Saya sangat kecewa melihat beliau memilih jalur yang tidak mendukung keadilan bagi semua,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, Jokowi menyatakan bahwa presiden dan menteri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui kampanye pemilu, selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap keterlibatan beberapa menteri sebagai tim sukses salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Ahmad muhammad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *