Literaksi.com – Analis kebijakan publik dari Universitas Jember, Menurut Hermanto Rohman, mengingatkan agar pejabat negara yang terlibat dalam pencalonan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), beserta tim pemenangan, sebaiknya menarik diri dari jabatannya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Meskipun peraturan tidak mewajibkan mereka untuk mundur, langkah ini dianggap penting untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan jabatan serta fasilitas sebagai alat kampanye.
“Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, misalnya menekankan bahwa keikutsertaan sejumlah pejabat negara dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, dan Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin dapat memengaruhi netralitas ASN dan bawahan mereka,” ujar dia dikutip Sabtu (25/11/2023).
Oleh karena itu, Hermanto berpendapat bahwa secara etika dan moral, pejabat tersebut seharusnya mengundurkan diri agar tidak menciptakan indikasi ketidakseriusan dan dapat diartikan sebagai tindakan tamak terhadap jabatan.
Meskipun Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 pada 21 November 2023, yang menyatakan bahwa menteri, anggota legislatif, dan kepala daerah tidak diwajibkan mundur jika mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres dalam Pilpres 2024, Hermanto Rohman menekankan bahwa keputusan untuk mundur atau tidak seharusnya menjadi pilihan individu.
Peraturan tersebut juga mengatur bahwa menteri, pejabat setingkat menteri, dan kepala daerah dapat mengambil cuti kampanye di Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana di Jakarta.