Literaksi.com – Presiden Joko Widodo untuk ketiga kalinya melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju di periode keduanya menahkodai Ibu Pertiwi. Dua Nama Menteri baru, Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto menempati masing-masing sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri ATR/BPR.
Tak sedikit yang menganggap reshuffle di sisa masa jabatan ayah dari Kaesang Pangarep itu hanya untuk memenuhi janji politiknya membagi-bagikan jabatan penting.
Terlepas dari itu, dua nama yang ditunjuk Jokowi bukan orang sembarangan untuk membenahi Kementerian di sisa masa jabatannya.
Tulisan ini sedikit banyak mengulas bagaimana daya gedor dua nama menteri baru di Kabinet Indonesia Maju melangkah untuk memperbaiki kekurangan di era kepemimpinan Jokowi. Di sisi lain, pemilihan salah satu menteri yang memiliki latar belakang baret merah pun dinilai dapat memberikan keamanan tanah-tanah di Indonesia.
Mengawali dari Menteri Perdagangan yang telah dilantik, Zulkifli Hasan. Namanya cukup melanglang buana di dunia usaha dan bisnis ekspor.
Menurut Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air khususnya soal kebutuhan pokok di dalam negeri.
“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” ujar Jokowi usai pelantikan Rabu (15/6/2022) lalu.
Zulkifli Hasan pun menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dan mengaku akan segera menyelesaikan masalah ketersediaan minyak goreng yang menjadi sorotan publik ketika gelombang Covid-19 menghantam Indonesia awal tahun 2022 lalu.
“Saya kira ‘back ground’ pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu, nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya,” ucap Zulkifli usai pelantikannya, Rabu.
Segera setelah melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian Perdagangan, Zulkifli ingin menerapkan strategi khusus untuk mengatasi minyak goreng.
“Salah satu contoh ya, kan minyak goreng subsidi itu, (misalnya) pakai mobil besar, tentu tidak mudah, tapi saya dengar terakhir sudah dibikin kemasan walau pun kemasan sederhana. Itu saya usul sebulan yang lalu. Saya ketemu beberapa kawan, saya mengatakan, ya kalau pakai tangki susah, sulit, dan itu bisa bocor banyak, tapi kalau dikasih bisa sampai ke mana-mana, tinggal nanti distribusi dan yang berhak,” tambah Zulkifli.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut dengan cara itu masyarakat dapat memperoleh akses ke minyak goreng subsidi dengan lebih mudah.
“Kasih saya kesempatan, [saya] mau belajar, tapi belajar cepat, karena pengalaman saya kan 20 tahun. Saya kira satu hari lihat sebentar mudah-mudahan bisa langsung,” tutur Zulkifli.
Satu hari setelah dilantik, Zulhas sapaan akrabnya mulai terjun lapangan untuk mengetahui kondisi di level grassroot terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak goreng, berikut harganya.
Dalam kesempatan itu, harga minyak goreng dengan ukurn 750 mililiter berkisar Rp16.500 per kemasan. Bisa dikatakan satu liter masih menembuh Rp20 ribu lebih.
Tak hanya soal minyak goreng, PR Zulhas salah satunya pemulihan ekonomi di bidang ekspor dan impor. Dua tahun Covid-19 menyebar di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar bagi pengusaha termasuk pelaku UMKM.
Berlatar belakang TNI, Hadi Tjahjanto penguasa teritori
Presiden Jokowi menilai pengalaman Hadi Tjahjanto sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 menjadikannya penguasa di bidang teritori. Hadi juga dinilai sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan.
“Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN,” ucap Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Hadi pun mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi yang ikut mengurusi untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya soal sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.
“Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” kata Hadi.
Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tanah termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” tegasnya.
Memiliki ‘power’ dengan latar belakang TNI meski telah pensiun, menjadi dua mata pisau yang menguntungkan bagi Hadi Tjahjanto. Di satu sisi mampu menyelesaikan sengketa tanah dengan cara yang manusiawi, di sisi lain bisa menjadi kekhawatiran masyarakat yang hingga hari ini masih berjuang mempertahankan lahan milik mereka.
Tidak hanya desa Ambalsari, terdapat desa Sumberjati, Kenojayan, Tlogodepok, Tlogopragoto, Brecong Mirit dan terbaru Desa Lembupurwo. Totalnya 464,327 hektar lahan tersebut telah disertifikatkan menjadi hak pakai TNI AD.
Warga Urut Sewu yang mengaku telah menempati lokasi tersebut sejak lama untuk kehidupan mereka tak pernah diajak melakukan sosialisasi publik oleh petugas BPN.
Dikhawatirkan dari munculnya nama Hadi Tjahjanto, makin memperkuat barisan TNI AD untuk mengklaim lahan pesisir yang digunakan untuk tempat latihan.
Kendati demikian, ditunjuknya Menteri ATR/BPN harus lebih jeli dalam melihat sengketa bahkan timbulnya konflik dari silang pendapat soal pertanahan di Indonesia.