Literaksi.com – Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan isu penting mengenai tantangan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Hal ini berkaitan dengan sinergitas Pemerintah Pusat dengan Dinas Pendidikan dalam memajukan pendidikan.
Suhajar menegaskan bahwa kurikulum atau silabus pendidikan untuk siswa saat ini harus diperbarui. Menyusul dengan karakter siswa yang sudah didominasi dengan Generasi Z dan Milenial yang melek teknologi.
“Beberapa isu mengenai tantangan penyelenggaraan pendidikan ke depan karena adanya perbedaan generasi,” kata Suhajar Diantoro melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/2/2023).
Pernyataan Sekjen Kemendagri tersebut diungkap pada kegiatan Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS). Kegiata itu dilaksanakan belum lama ini di Gedung A lantai 3 Kemendikbud Ristek, Jakarta.
Menurut Suhajar, kondisi pendidikan saat ini mengharuskan guru dan guru BK di daerah melakukan penyesuaian dan pendekatan dengan generasi sekarang. Apalagi mereka sudah terbiasa dengan digitalisasi dan internet.
Siswa didominasi Gen Z dan Milenial
Suhajar Diantoro menggambarkan kondisi penduduk di tahun 2020, tercatat total populasi Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Jumlah itu didominasi oleh generasi Milenial (1981-1996) dan Gen Z (1997-2012)
Sementata saat ini yang memimpin Indonesia termasuk para guru adalah dari kalangan baby boomers atau warga kelahiran 1946-1964.
“Di era Milenial dan Gen Z dibutuhkan sistem pendidikan dan kurikulum yang fleksibel, adaptif dan membentuk karakter serta didukung oleh tenaga pendidik yang berkompeten,” tuturnya.
Mantan Rektor IPDN itu juga menyampaikan bahwa, strategi pelaksanaan layanan BK di sekolah untuk generasi milenial dan gen Z harus bersifat active learning. Artinya membekali siswa dengan karakter-karakter unggul dengan melibatkan siswa.
Manfaatkan teknologi
Hal itu banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan membuat kegiatan secara langsung dengan menggunakan teknik dan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Suhajar Diantoro juga mengingatkan kepada para guru di daerah memahami penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah.
Sehingga apa yang telah diserahkan menjadi kewenangan daerah yang berkaitan dengan pendidikan dapat dijalankan secara maksimal.
Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana terdapat pembagian kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada setiap level pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (Literaksi/Afiah Evi).