Literaksi.com – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H atau tahun 2023 M. Tahun ini, Indonesia dapat kuota sebanyak 221.000 jemaah.
“Kuota (sebanyak) itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah menandatangani kesepakatan terkait haji bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Sabtu (14/1/2023).
Selain membahas tentang kuota, kesepakatan yang ditandatangani bersama itu juga mengatur tentang pendaratan pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.
Menag Yaqut mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia.
Untuk diketahui, akibat pandemi, pemerintah Arab Saudi sempat membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.
“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” kata dia.
Tambahan Kuota
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Menag Yaqut untuk melobi tambahan kuota haji bagi Indonesia. Dia mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Karenanya, Ia berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.
“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” katanya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut dia, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.
“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan,” tutur Tawfiq.
“(Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” imbuhnya.
Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Saat ini menurut dia sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyelenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan.
Terdapat enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.
“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga,” jelas Tawfiq.
Jika perjanjian dibuat detail maka akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar dan tentunya bisa diberikan sanksi.