LiterAksi.com,– Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengalami kenaikan signifikan. Harga pertalite yang sebelumnya, Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Selain itu, solar subsidi yang sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax non- subsidi dari Rp 12.500/ liter menjadi Rp 14.500/ liter.
Kenaikan harga BBM ini berlaku mulai Sabtu (3/10//9) pukul 14.30 WIB dan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Pertanyaannya, mengapa Jokowi menaikan harga BBM disaat harga minyak mentah dunia turun?.
Diketahui, harga minyak mentah dunia perlahan mulai mengalami penurunan. Harga Minya Brent yang menjadi patokan global, mengalami harga fluktuasi. Sebelumnya sempat diharga 100 dollar AS per barel. Tetapi kini sudah turun di kisaran harga 90 dollar AS per barel.
Disebuah media nasional, kita tahu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, bahwa penurunan harga minyak dunia (yang disebutkan tadi) tidak bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan kebijakan harga BBM dalam negeri untuk jangka waktu panjang.
“Harga minyak memang turun naik tiap hari. Jadi memang tidak bisa dijadikan patokan untuk jangka panjang mengenai ketepatan alokasi subsidi ini (kebijakan BBM naik),” katanya.
Apalagi, Pertalite dan Solar yang merupakan BBM subsidi selama ini lebih banyak dikonsumsi kalangan masyarakat ekonomi mampu, terutama para pengguna mobil. Aplikasi di lapangan, kata dia, sudah dan akan dilakukan pengawasan.
Arifin menyebut, Pertamina sedang menyiapkan sistem agar distribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Hal ini tentu bertujuan, agar konsumsi Pertalite dan Solar bisa ditekan. Terutama membatasi kalangan mampu mengakses kedua jenis BBM tersebut.
“Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan pengaturan dengan digitalisasi. Diharapkan dengan metode ini, mekanisme ini kita bisa lebih mempertajam ketepatan pemanfaatan BBM subsidi ini untuk yang membutuhkan,” ujar Arifin.
Diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM. Bantuan sosial dicairkan dalam tiga jenis bantuan.
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.
2. Bantuan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
3. Bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum. Yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp 502,4 triliun. Jumlah ini terdiri dari subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun.
Kuota salah satu komoditas energi bersubsidi Pertalite, yang tersisa saat ini 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, Pemerintah memperkirakan Pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
Subsidi BBM banyak dinikmati pemilik mobil
Selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati kalangan mampu. Terutama pemilik mobil. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut dia, meski pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM (BBM naik) namun subsidi tetap dinikmati mereka yang memiliki mobil.
“Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut,” kata Sri Mulyani. Meski harga minyak dunia mengalami penurunan, Sri Mulyani menyebut pemerintah masih menanggung selisih harga untuk menyubsidi Pertalite maupun Solar di dalam negeri.