Literaksi.com – Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo memastikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Sleman komplit.
Hal itu disampaikan Kustini sebagai bentuk fasilitasi program perlindungan sosial sebagai strategi kebijakan publik untuk memerangi kemiskinan dan meringankan penderitaan kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.
“Tahun ini kami telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dan itu komplit mulai kesehatan, pendidikan dan sosial. Termasuk di dalamnya ada untuk pelatihan dan sebagainya,” ungkap Kustini saat dikonfirmasi, Rabu (25/1).
Disampaikan Kustini, di tahun 2023 ini Pemkab Sleman menganggarkan dana sebesar Rp. 12,3 Miliar untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS).
JPS merupakan program yang disediakan untuk membantu masyarakat miskin maupun rentan miskin di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.
“Selain JPS, kami menganggarkan lebih dari Rp. 18 Miliar bantuan sosial untuk yatim piatu, disabilitas, lanjut usia terlantar, lembaga kesejahteraan sosial, korban bencana, korban benturan sosial dan lainnya,” terang Kustini.
Di samping itu, langkah memutuskan mata rantai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sleman telah dimulai dengan melakukan pendataan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Dari pendataan tersebut berguna untuk memetakan jenjang kemiskinan di masing-masing daerah. Pemerintah juga aktif memberikan edukasi maupun layanan pemberdayaan masyarakat kurang mampu hingga lansia.
Seperti program PENA ( pahlawan ekonomi nusantara ) dari Kementrian Sosial yang berupa bimbingan pelatihan dan sarana prasarana usaha bagi warga miskin yang berminat dientaskan. Serta berbagai bantuan sosial dari Kementrian Sosial bagi masyarakat miskin.
Berdasarkan data dari BPS angka kemiskinan di Sleman pada tahun 2022 turun menjadi 7,47 persen atau sekitar 91.826 orang.
“Kami juga akan membantu masyarakat untuk yang mau berkarya. Yang minat dengan UMKM nanti kami dampingi. Yang minat pertanian nanti akan kami sediakan tanah kas desa juga,” tambah Kustini.
“Dan tahun ini (2023), kami mentargetkan penurunan kemiskinan sebesar 2 persen dari angka sebelumnya. Dan kita anggarkan Rp. 7 Miliar untuk menuntaskan kemiskinan untuk mencapai target itu,” pungkas Kustini.