literaksi.com – Gedung-gedung tua di Kota Lama Semarang saksi bisu dinamika politik yang kerap tak terduga. Namun, kabar yang berhembus dari markas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di ibu kota Jawa Tengah kali ini bukan soal kampanye kreatif atau konten media sosial yang viral. Sebaliknya, ini adalah kabar tentang “bedol desa” politik. Sebanyak 13 Pengurus Anak Cabang (PAC) atau tingkat DPC di Kota Semarang secara serentak menyatakan mundur dari kepengurusan dan keanggotaan partai berlambang gajah tersebut.
Langkah drastis ini seperti petir di siang bolong bagi partai yang sedang berupaya keras menembus ambang batas parlemen di level nasional maupun memperkuat basis di daerah. Pertanyaannya kemudian: Apa yang membuat motor penggerak partai di tingkat akar rumput ini ramai-ramai meletakkan jabatan di saat mesin politik seharusnya mulai dipanaskan?
Retaknya Solidaritas di Kota Atlas
Keputusan mundur massal ini bukanlah aksi impulsif. Berdasarkan penelusuran, ada akumulasi kekecewaan yang sudah mengendap lama. Para mantan pengurus ini menyebut adanya sumbatan komunikasi antara struktur di tingkat bawah dengan kepemimpinan di tingkat DPD (Kota) maupun DPW (Provinsi).
“Kami merasa sudah tidak ada lagi kesamaan visi dan transparansi dalam pengelolaan organisasi,” ujar salah satu mantan ketua DPC yang meminta identitasnya dirahasiakan untuk sementara. Masalah klasik partai politik di Indonesia—sentralisme demokrasi yang berlebihan dan kurangnya pelibatan kader bawah dalam pengambilan keputusan strategis—tampaknya mulai menjangkiti PSI yang selama ini mendaku sebagai partai modern.
Pragmatisme vs Idealisme: Akar Masalah
Salah satu alasan kuat yang mencuat di balik eksodus ini adalah ketidakpuasan terkait proses pencalonan legislatif dan arah dukungan politik lokal. PSI yang mengusung tagline “DNA Progresif” dan “Anti-Korupsi” kini menghadapi ujian konsistensi. Di Semarang, para kader bawah merasa bahwa keputusan-keputusan penting seringkali “turun dari langit” tanpa melalui dialektika dengan mereka yang bersentuhan langsung dengan konstituen.
Dalam kacamata politik kritis, fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara citra elite partai di Jakarta yang tampak segar dan inklusif, dengan realitas manajemen organisasi di daerah yang masih terjebak dalam pola-pola patronase lama. Mundurnya 13 pengurus DPC ini bukan sekadar kehilangan angka, tapi kehilangan “tulang punggung” elektoral.
Dampak Sistemik Bagi Mesin Politik PSI
Semarang dan Jawa Tengah secara umum adalah medan tempur yang sangat kompetitif, didominasi oleh kekuatan “Kandang Banteng”. Bagi partai menengah-kecil seperti PSI, soliditas internal adalah harga mati untuk bisa mencuri ceruk suara pemilih muda. Dengan mundurnya pengurus di 13 kecamatan, otomatis struktur pemenangan di wilayah tersebut lumpuh.
Secara analisis data pemilih, hilangnya simpul-simpul di tingkat kecamatan akan memutus rantai distribusi informasi dan mobilisasi pemilih. Jika DPW PSI Jawa Tengah tidak segera melakukan langkah mitigasi atau “pembersihan” yang transparan, efek domino ini dikhawatirkan akan merembat ke kabupaten/kota lain di sekitarnya.
Tantangan Kepemimpinan Kaesang Pangarep
Badai di Semarang ini juga menjadi ujian kepemimpinan bagi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum. Sejak menahkodai PSI, Kaesang membawa gaya komunikasi yang lebih santai dan humoris. Namun, politik bukan sekadar soal branding atau gimik di YouTube. Politik adalah soal pengelolaan manusia dan kepentingan.
Kasus Semarang menjadi pengingat keras bahwa loyalitas kader tidak bisa hanya dibangun lewat kaos-kaos keren atau jargon-jargon milenial. Ada kebutuhan dasar akan apresiasi, transparansi anggaran kampanye, dan mekanisme kenaikan jenjang karir politik yang jelas di dalam internal partai.
Menuju Evaluasi Total
Fenomena di Semarang seharusnya menjadi momentum bagi PSI untuk melakukan autokritik. Apakah narasi “Partai Jokowi” masih cukup kuat untuk mengikat loyalitas kader ketika mereka merasa diabaikan oleh struktur formal? Ataukah PSI sedang mengalami krisis identitas di tengah upaya mereka menjadi partai besar?
Dunia politik Indonesia sedang bertransformasi, dan pemilih muda kian kritis terhadap inkonsistensi. Jika PSI gagal mengelola konflik internal seperti yang terjadi di Semarang, jargon “Solidaritas” yang mereka usung mungkin hanya akan berakhir sebagai kata-kata kosong di baliho pinggir jalan.
About the Author
