Literaksi.com – Menanggapi kabar DIY dinobatkan sebagai provinsi paling miskin di Pulau Jawa, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan rencana penanganan kemiskinan untuk DIY. Bersama jajaran DPRD DIY, OPD terkait, dan akademisi, Sri Sultan melakukan sinergik dari berbagai program untuk pengentasan kemiskinan.
Masyarakat usia 60 tahun ke atas atau lansia dengan tingkat pendidikan terakhir sampai Sekolah Dasar (SD) dan tidak memiliki fasilitas apapun, menurut Sri Sultan dapat dibantu dengan penyaluran bantuan sosial seumur hidup.
Sri Sultan mengatakan solusi terkait upaya pengentasan kemiskinan di DIY tidak mudah. Permasalahan kemiskinan perlu dilihat dari parameter milik Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkatan kemiskinan masyarakat DIY diklasfikasi untuk menentukan solusi bantuan yang dapat diupayakan.
“Misalnya kita bagi dalam 5 kualifikasi. Satu, perkiraan saya ekstrem itu kira-kira bisa 3 persen sampai 5 persen dari 400 ribu (masyarakat miskin DIY). Itu kira-kira yang nomor satu termiskin yang nggak punya fasilitas apapun. Nomor 2 itu mungkin bantuan sosial seumur hidup,” papar Sri Sultan dilansir dari laman jogjaprov.go.id, Kamis (26/1/2023).
Indikator penghitungan angka kemiskinan dari BPS cenderung menggunakan pengeluaran per kapita. Indikator tersebut dinilai membuat angka kemiskinan di DIY tinggi.
Apabila rencana pemberian bantuan sosial seumur hidup pada kualifikasi satu dapat terealisasikan, maka persentase kemiskinan DIY berdasarkan survei BPS ini dapat turun menjadi 8-9 persen.
Pendampingan yang diberikan kepada kualifikasi warga yang masuk dalam kategori nomor 3, 4, dan 5 akan dilakukan Sri Sultan dengan menggandeng para akademisi.
“Saya sudah bicara sama UNY sama UGM, bisa nggak (program) KKN jadi pendamping untuk orang miskin maupun pengangguran di desa itu,” imbuh Sri Sultan.
Sri Sultan mengatakan Tanah Kas Desa (TKD) dapat dimanfaatkan. Dana Keistimewaan dapat dimanfaatkan untuk menyewa TKD apabila tak sanggup menyewa tanah tersebut, Dana Keistimewaan akan dibagikan satu miliar per desa.
“Jadi dengan begitu masyarakat bisa punya pendapatan tetap setiap bulan. Mbuh arep pilihan ne petani, nggo arep lele nggo opo,” tutur Sri Sultan.
Sri Sultan mengatakan rencana tersebut telah disampaikan kepada jajaran DPRD DIY dan OPD terkait.
“Itu sudah saya bicarakan dengan teman-teman di eksekutif. Yang pertama kita coba di Gunungkidul sama Kulon Progo dulu,” kata Sri Sultan. (Literaksi/Handayani)